Pemprov Banten Percepat Integrasi Sistem Kependudukan untuk Layanan Online
SERANG | FOKUS TV – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendorong integrasi sistem kependudukan di seluruh kabupaten dan kota untuk mempercepat digitalisasi layanan administrasi kependudukan.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Percepatan Digitalisasi Layanan
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan hal tersebut di Kota Serang, Minggu. Ia menyoroti masih banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.
“Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan pelayanan administrasi kependudukan, terutama soal KTP. Karena itu, saya minta sistemnya harus dipermudah dan dipercepat,” ujar Dimyati.
Menurutnya, era birokrasi yang berbelit harus ditinggalkan. Pemprov Banten saat ini tengah mendorong integrasi sistem kependudukan agar layanan dapat diakses secara online di seluruh wilayah.
Instruksi Monitoring dan Kemudahan Akses
Dimyati mengungkapkan telah meminta Kepala Dinas DP3AKKB untuk melakukan monitoring serta mempermudah proses administrasi kependudukan.
“Saya sudah minta Kepala Dinas DP3AKKB untuk melakukan monitoring dan mempermudah administrasi pelayanan kependudukan. Kalau bisa, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil,” tegasnya.
Contoh Penerapan Digitalisasi
Ia mencontohkan, pengajuan akta kelahiran seharusnya dapat dilakukan secara digital dengan mengirimkan data melalui sistem resmi. Begitu pula dengan perpindahan penduduk antarwilayah yang diharapkan dapat diproses lebih cepat melalui sistem daring.
“Kalau ada kelahiran anak, cukup kirimkan berkas melalui sistem. Sudah ada NIK, tinggal diserahkan bukti-buktinya. Begitu juga dengan perpindahan penduduk antarwilayah, semua harus dipermudah,” jelasnya.
Pelayanan Publik yang Adil dan Efisien
Dimyati menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bentuk keadilan pelayanan bagi seluruh warga. Ia menyatakan bahwa pelayanan publik yang baik harus memberikan kemudahan, kepastian, dan kepuasan.
“Pelayanan publik di era kami harus semakin mudah dan cepat. Termasuk layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Ia berharap reformasi pelayanan publik di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan dirinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Saya berharap seluruh layanan publik bisa benar-benar prima dan membuat masyarakat happy,” ujarnya menegaskan.
Status terkini: Pemprov Banten tengah mempercepat proses integrasi sistem kependudukan dan menyiapkan layanan daring terpadu di seluruh kabupaten/kota.
